KOPRI PMII Harus "Jantan"

Lembaga yang menaungi kader putri atau yang lebih dikenal dengan KOPRI (Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri)di PMII masih belum menemukan kestabilan organisasi maupun dalam mendistribusikan sumber daya manusia yang mengisi BSO KOPRI tersebut, permasalahan tersebut dialami semua struktur mulai dari PB (Pengurus Besar) sampai tingkatan PK (Pengurus Komisariat) di kepengurusan yang ada di organisasi yang namanya PMII. KOPRI yang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh PMII untuk meningkatkan kualitas, potensial dan skill dari kader putri ternyata masih belum mampu memberikan warna perkembangan politik nasional maupun di tingkatan lokal.

Dalam perjalanannya KOPRI masih tersendat-sendat, lembaga yang berdiri pada tanggal 7-11 Februari 1967 yang diresmikan di Kongres III bertempat di Malang, jawa timur. sejarah KOPRI dimulai dari dibentuknya Departemen Keputrian dengan berkedudukan di Surabaya Jawa Timur, semangat berdirinya KOPRI dalam bebrapa tahun disambut dengan antusias oleh kader-kader putri hal tersebut dibuktikan dengan mengadakan MUNAS (Musyawah nasional)pertama yang diadakan oleh Korp PMII Putri pada kongres IV PMII.

wadah untuk kader putri ini dalam kenyataan dilapangan secara kemandirian organisasi masih belum bisa mewarnai dalam kehidupan PMII, kembang-kempisnya KOPRI menjadi soroton serius dari kader-kader PMII maka pada kongres VII di Medan dibubarkan dengan melalui voting, perjalanan KOPRI sampai saat ini masih jadi perdebatan yang bisa dibilang serius, mulai dari perdebatan masalah nama wadah kader putri maupun perdebatan masalah status KOPRI, pada kongres XVII di Banjarbaru Kalimantan Selatan masih menuai perdebatan dan perbedaan pendapat yang sangat luar biasa, antara BSO (Badan Semi Otonom) atau BANOM (Badan Otonom).

perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di kader-kader putri sendiri, karena melihat kondisi kuantitas dan kualitas kader ditiap-tiap cabang berbeda, melihat hal yang seperti ini, seharusnya KOPRI yang lembaga yang menaungi kader putri bisa merangkul semua cabang, dan adanya KOPRI harus di dotrinasi keseluruh kader putri bahwa KOPRI sebagai wadah yang mampu menjaring potensial kader putri dan posisi KOPRI sebagai lembaga harus diperjelas dan jangan diombang-ambing dengan kondisi, dan jangan juga KOPRI dipolitisasi oleh beberapa oknum.